KEBIJAKAN :

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadual;
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah;
6. Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

SASARAN :

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
2. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah;
3. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.