Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 4 :

1. Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
   
   
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
   • penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
   • penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
   • pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD;
   • pengendalian pelaksanaan APBD;
   • pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah;
   • penetapan SPD dan SP2D;
   • penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
   • pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
   • penyajian informasi keuangan daerah;
   • pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang / aset milik daerah;
   • pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
   • pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
   • pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
     
     
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
   • pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;
   • penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   • penetapan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja Daerah;
   • pembuatan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;
   • pembuatan Dokumen Barang Daerah;
   • pembuatan Sistem Informasi Barang Daerah;
   • perencanaan Aset / Barang Daerah;
   • program penataan dan penyempumaan kebijakan Sistem dan program pengelola barang milik daerah;
   • perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah Kabupaten;
   • penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
   • penetapan kebijakan pengelola investasi dan aset daerah;
   • pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah;
   • pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
   • pelaksanaan pengelolaan dan pembiayaan;
   • pengelolaan dan penyelesaian piutang serta utang daerah;
   • pemberian fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran skala;
   • penetapan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
   • pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
   • pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah;
   • penyimpan dan pengelola uang daerah;
   • pelaksanaan perbedaharaan kas daerah;
   • pengendalian dan pengawas pelaksanaan APBD;
   • pengelola data dan penghitungan alokasi DAU;
   • pengelolaan DAU;
   • menyusun dan melaksanakan sistem penerimaan serta pengeluaran kas daerah;
   • pengusulan program dan kegiatan kabupaten untuk di danai dari DAK;
   • pengelolaan DAK;
   • pengendalian pengelolaan pelaporan dana transfer ke daerah;
   • penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa;
   • penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB Desa;
   • penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan urusan konkuren); dan
   • penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.