Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dan transparan bagi masyarakat. Sebagai wujud nyata dari upaya peningkatan kinerja, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotim, Bapak Rihel, S.Sos., beserta jajaran menyambut hangat kedatangan tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 30 September 2026. Pertemuan dan diskusi koordinasi ini berlangsung di ruang rapat utama BKAD sebagai langkah awal dimulainya proses evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Kedatangan tim BPKP ini bertujuan untuk melaksanakan agenda Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Tahun 2026. Bagi masyarakat awam, evaluasi ini ibarat “pemeriksaan kesehatan” secara menyeluruh terhadap sistem tata kelola pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap program kerja dan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat, serta memiliki pencegahan yang kuat terhadap risiko penyimpangan atau kebocoran dana.
Proses penilaian yang independen dan objektif ini akan dilakukan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Tim dari BPKP dijadwalkan akan bekerja melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan evaluasi berkelanjutan hingga tanggal 30 Oktober 2026 mendatang. Waktu yang dialokasikan ini diharapkan cukup untuk memotret secara utuh bagaimana roda birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah dijalankan sehari-hari.
Satu hal yang patut diapresiasi demi menjaga kepercayaan publik adalah komitmen integritas yang ditegakkan selama masa penilaian ini berlangsung. Seluruh tim pemeriksa dari BPKP dipastikan bekerja secara profesional dan independen, di mana mereka dilarang keras untuk meminta maupun menerima imbalan atau gratifikasi dalam bentuk apa pun selama bertugas. Hal ini memberikan jaminan kepada masyarakat luas bahwa hasil evaluasi nantinya benar-benar jujur, murni, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatannya, Bapak Rihel, S.Sos. menegaskan bahwa jajaran Pemkab Kotim, khususnya di lingkungan BKAD, sangat terbuka dan siap berkolaborasi penuh guna melancarkan jalannya evaluasi ini. Beliau berharap segala masukan dan rekomendasi dari pihak BPKP nantinya akan menjadi panduan yang sangat berharga bagi pemkab untuk terus berbenah. Dengan tata kelola birokrasi yang semakin bersih, tertib, dan akuntabel, pada akhirnya masyarakat Kotawaringin Timur lah yang akan merasakan langsung manfaat dari pelayanan publik yang semakin berkualitas dan prima. (Admin)